• ZulaikaNafira

Dampak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan cara menghadapinya

Diperbarui: Okt 27





Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja memunculkan penolakan yang berujung aksi demonstrasi di kalangan kelompok pekerja 'kerah biru' atau yang bekerja di sektor manufaktur.


Di sisi lain, belum terlihat ada reaksi dari pekerja kerah putih atau kantoran, yaitu pekerja terdidik. Padahal, jika RUU itu disahkan, semua jenis dan kelas pekerjaan akan terdampak langsung.

Pemerintah Indonesia kini melakukan sosialisasi RUU Cipta Kerja ke publik dan mengatakan masih terbuka ruang pembahasan dan dilakukan perubahan.


BBC News Indonesia berhasil mewawancari beberapa pekerja perbankan mengenai RUU Cipta Kerja. Beberapa diantaranya adalah Susi dan Citra yang mengaku tidak peduli akan isi RUU tersebut karena merasa bahwa RUU tersebut hanya merugikan untuk buruh manufaktur.


Susi dan Citra adalah sedikit cerminan sikap pekerja kantoran yang disebut Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ellena Ekarahendy "masa bodoh" dalam menyikapi RUU Cipta Kerja.

Menurut Ellena sikap pekerja kantoran itu disebabkan karena mereka merasa RUU Cipta Kerja hanya akan berdampak pada pekerja manufaktur. "Padahal, sebenarnya ke semua lini jenis pekerjaan, termasuk kerja kantoran," kata Ellena.

"Teman-teman kelas menengah yang upah di atas Rp5 juta merasa aman dan diam saja. Tapi setelah RUU ini disahkan, posisinya akan sangat terancam," katanya.


Apa 'ancaman' dari RUU Cipta Kerja bagi pekerja kantoran?

Ancaman pertama yang muncul akibat dari RUU Ciptak Kerja menurut Ellena adalah pekerja kantoran bisa dikontrak seumur hidup karena tidak ada kewajiban perusahaan mengangkat jadi pegawai tetap.

Hal itu ditunjukan dengan dihapusnya Pasal 59 dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 59 ayat 1 berbunyi "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu...."

Ayat 4 menegaskan "Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun."

"Pasal itu melindungi pekerja agar diangkat jadi karyawan tetap, tapi dihapus. Akibatnya pekerja bisa dikontrak seumur hidup, permanently temporary," kata Ellena.


Pasal yang ‘mengancam’ dalam RUU Cipta Kerja

Kontrak kerja RUU Cipta Kerja:  Dihapus UU Tenaga Kerja: Pasal 59: (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurutjenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Dampak: Dengan dihapuskannya pasal ini, kerja kontrak bisa diterapkan di semua jenis pekerjaan.

  • Tidak ada batasan waktu, sehingga kontrak bisa dilakukan seumur hidup. Sehingga pekerja tetap akan semakin langka.

  • Karena statusnya kontrak kerja, bisa dengan mudah di PHK.

  • Tidak ada lagi pesangon, karena pesangon hanya untuk pekerja tetap.

Kerja Outsourcing RUU Cipta Kerja:  Dihapus UU Tenaga Kerja: Pasal 66: (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Dampak: Dengan dihilangkannya ketentuan ini, maka outsourcing bisa dilakukan bebas di semua jenis pekerjaan. Pengupahan RUU Cipta Kerja:  Pasal 88 B: Upah ditetapkan berdasarkan: a. satuan waktu; dan/atau b. satuan hasil. UU Tenaga Kerja: Tidak ada Dampak: Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu, berpotensi menjadi dasar perhitungan upah per jam. Pengupahan RUU Cipta Kerja:  Pasal 88 C: (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi. UU Tenaga Kerja: Tidak ada Dampak: Pasal ini sangat berbahaya, karena menghilangkan upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral. PHK RUU Cipta Kerja:  Pasal 154 A: (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan; b. perusahaan melakukan efisiensi. UU Tenaga Kerja: Tidak ada Dampak: Pasal ini sangat berbahaya, karena pengusaha bisa melakukan PHK hanya karena alasan melakukan efisiensi.

Potensi PHK 'besar-besaran'

Status karyawan kontrak, menurut Ellena, berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara semena-mena, dengan alasan kontrak habis.

Selain itu, potensi PHK besar-besaran juga, menurut Ellena, berpotensi terjadi karena munculnya pasal karet dalam RUU Cipta Kerja, yaitu Pasal 154 A dimana salah satu alasan pemutusan hubungan kerja dapat terjadi dengan alasan efisiensi.

"Selama ini efisiensi selalu jadi kedok perusahan melakukan pemecatan semena-mena. Di Omnibus Law malah dilegitimasi dan dipertegas," kata Ellena.


Senanda dengan itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono mengungkapkan kata efisiensi memiliki tafsir yang abu-abu.

"Hanya dikatakan perusahaan melakukan efisiensi. Itu tafsir fleksibel, dengan alasan melakukan penghematan, saya bisa melakukan PHK," ujarnya.

'Outsourcing sebebas-bebasnya'


Kahar menambahkan dampak lain bagi pekerja kantoran adalah mereka bisa menjadi pegawai outsourcing karena hilangnya Pasal 66 yang mengatur alih daya atau outsourcing.

"Dulu outsourcing hanya boleh digunakan sebagai sector pekerjaan penunjang seperti operator telepon, satpam, tenaga pembersih. Tapi dengan dihapusnya Pasal 66, maka semua jenis pekerjaan, semua lini produksi, tanpa ada batas bisa outsourcing," kata Kahar.

Pasal 66 ayat 1 berbunyi 'Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi."

Pasal tersebut dalam RUU Cipta Kerja dihapus.

"Sudah capek-capek dan mahal-mahal sekolah, begitu masuk kerja tidak akan lagi kepastian. Orang bisa gampang di-PHK, bisa diberi upah murah, dan dikontrak seumur hidup," kata Kahar.

Logika linier dalam RUU Cipta Kerja

Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Tadjudin Nur Effendi menilai ada logika tidak tepat kurangnya analisis teori akademis dalam penyusun RUU Cipta Kerja.

"Presiden selalu mengeluh bahwa perizinan, perlindungan hukum menyebabkan investor tidak mau masuk. Maka untuk memudah dibuat UU luar biasa Omnibus Law. Tapi menurut teoritis, investor datang bukan hanya tentang itu," kata Tadjudin.

Menurutnya, pemerintah harus juga mempertimbangkan faktor politik, masyarakat, keterampilan pekerja dan lainnya. Sehingga, tidak bisa, kata Tadjudin, berfikir secara linier.

"Kalau buruh demo terus, apa investor mau masuk? Kalau tidak ada infrastruktur seperti listrik dan tenaga terampil, apa mau masuk? Kan tidak. Jadi bukan hanya hukum tapi dari situasi sosial, politik infrastruktur dan lainnya," kata Tadjudin.


Apa kata pemerintah tentang RUU Cipta Kerja?

Pemerintah membantah jika RUU Cipta Kerja akan mengancam jaminan pekerjaan, kepastian pendapatan dan sosial.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tujuan utama RUU Cipta Kerja fokus untuk menciptakan lapangan kerja kepada pengangguran yang mencapai tujuh juta orang.

Senada, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membantah jika RUU Cipta Kerja menghilangkan upah minimun dan pesangon bagi pekerja.

Ida menambahkan RUU Cipta Kerja bukan draf final, artinya masih terbuka ruang untuk pembahasan dan dilakukan perubahan.

"Namanya saja draf RUU Cipta Kerja. Ruang masih terbuka. Kan biasa setelah ada draf, diakses masyarakat, DPR, dan dibahas bersama di DPR. Ruang dialog yang kami buka kami manfaatkan sebanyak mungkin," kata Ida.

Apa kata pengusaha tentang Omnibus Law?

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pengusaha kini menunggu sosialisasi dari pemerintah mengenai isi dan tafsir dari RUU Cipta Kerja.

Ia pun meminta agar semua pihak berkepentingan, terutama pekerja untuk menyampaikan keluhannya dalam ruang formal dan media dialog.

"Akan lebih elok kalau kita berkomunikasi dengan institusi resmi, sekarang draf sudah di DPR, ayo kita berdialog dibandingkan demo dan unjuk rasa." kata Sarman.


Ia berharap RUU Cipta Kerja bukan hanya berfokus pada kepastian dan jaminan pada para pekerja, tapi juga kepastian bagi pengusaha dan investor.

"Kami dari pengusaha siap menunggu saja. Kami berharap RUU ini memberikan kepastian bagi dunia usaha, bagi investor," kata Sarman.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sekitar 130 juta orang. Dengan jumlah pekerja informal sekitar 74 juta, dan pekerja formal berjumlah 55 juta orang.

Rata-rata upah pekerja berpendidikan universitas adalah Rp4,34 juta, sedangkan buruh berpendidikan SD ke bawah sebesar Rp1,73 juta.


Cara menghadapi RUU Cipta Kerja Omnibus Law?

Terdapat beberapa ketentuan dari RUU Cipta Kerja yang mengatakan akan ada banyak orang di PHK yang berujung kepada banyaknya pengangguran dan ketidak jelasan dalam kontrak kerja menyebabkan hilangnya status kerja tetap. Cara menghadapi hal seperti ini adalah dengan beralih ke perusahaan outsourcing, salah satunya adalah Hayo Kerja.


Dengan menggunakan jasa Hayo Kerja, orang yang terkena PHK dapat langsung dibantu mencari pekerjaan lain. Sama halnya dengan perusahaan yang membutuhkan pekerja harian lepas sebagai pengganti karyawan mereka yang di PHK. Perusahaan biro tenaga kerja adalah perusahaan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.


Tanpa adanya perusahaan outsourcing seperti Hayo Kerja, orang yang terkena PHK dan karyawan yang terancam pekerjaannya harus mencari kerja secara manual atau posting iklan melalui situs pencari kerja biasa. Sementara dengan Hayo Kerja, mereka hanya perlu mendaftarkan diri tanpa dipungut biaya maupun potongan gaji.

KONTAK KAMI

WA.png

021 - 421 - 4120

0813 - 1776 - 5289

ALAMAT

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G No.11, RW.8, Sumur Batu, Kec.Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10640

OUR SOCIAL MEDIA

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
WHATSAPP 2.png

PEMBAYARAN

Pt. Hayookerja Abhinaya Indonesia
Bank Central Asia [ BCA ]

8310 - 15 - 7989

Note:

Hati-hati, kami hanya menerima pembayaran melalui rekening diatas

Total Visitor

©2020 HayoKerja. All Rights Reserved.